Jaringan Advokasi LSM Papua Barat
Bahasa Indonesia   English

 

 

Headline

  • Soal Dana Karang Taruna, Polisi Masih Cari Alat Bukti

    upload/case_thumbnail_fedora_

    MANOKWARI – Penyidik Reskrim polres manokwari kini masih mencari 2 alat bukti untuk mengun ...

    1

Siaran Perss

24 Februari 2010

MRP SEBAIKNYA AJUKAN UJI MATERIL

MRP SEBAIKNYA AJUKAN UJI MATERIL

MANOKWARI – Rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) soal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang harus orang asli Papua belum bisa digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Anggota KPU Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan, pelaksanaan Pilkada tetap didasarkan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2008. Meski demikian KPU siap menggunakan rekomendasi MRP jika memiliki dasar hukum yang kuat. “KPU akan memakai aturan penyelenggaraan pemilu yang berlaku. Itu berarti, tetap berdasar pada UU 32/2008, bukan UU 21 tahun 2001,” katanya.

Peluang menggunakan rekomendasi itu sebetulnya belum tertutup sama sekali. KPU, demikian Filep, menyarankan MRP mendorong uji materil UU 21/2001 melalui Mahkamah Konstisusi. Bisa juga dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA) untuk memasukkan pasal yang mengatur pilkada kabupaten/kota dalam UU 21/2001. Langkah itu disarankan sebab KPU pada dasarnya siap ‘mengeksekusi’ atau menggunakan rekomendasi tersebut sepanjang secara yuridis memiliki dasar yang kuat.  “KPU butuh kepastian hukum,” katanya.

Pilkada pada tujuh daerah di Papua Barat rencananya digelar pada September 2010.  Rentang waktu yang ada masih bisa digunakan untuk memperjuangkan uji material yang dimaksud Filep. “Proses tersebut bisa dipercepat. Tapi semua tergantung peran DPRP Papua dan MRP,” cetus alumni STIH Manokwari ini. Filep yang juga membidangi Divisi Hukum dan Humas KPU-PB menambahkan, jika beberapa bulan kedepan sudah ada keputusan dari dua lembaga itu, berarti ada ruang untuk menerapkan rekomendasi MRP.

Pihaknya telah bertemu dengan MRP dalam Rakornis di Jayapura dan membicarakan soal rekomendasi itu. Sementara rekomendasi MRP telah diketahui sebagian lembaga negara di Jakarta. ”Termasuk KPU pusat,” tandasnya. (cp)

Share on Facebook      

Komentar

# Nama Tanggal Komentar

Memberikan Komentar

Nama :
Komentar :

250 Karakter tersisa
Security Code :

Berita Terkini

16 April 2014
Dua Terdakwa Dijerat Pasal Gratifikasi Manokwari, Media Papua-  Yeremiar Rumbobiar dan Dullah Golaph, dua dari 3 terdakwa perkara dugaan kurupsi pengadaan alat-alat olahraga pada Kan ...
16 April 2014
KUALITAS OUT PUT PILEG 2014 DI SANGSIKAN MANOKWARI, Maness- Koordinator LSM Papua Barat (JAV-PB), Andris Wabdaron mengatakan, praktik politik uang pada pemilu legislatif 2014, ini lebih leb ...
15 April 2014
Pelanggaran HAM Berat Oknum Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan HAM PAPUAN, Manokwari — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta  segera mengusut dan menyelidiki peristiwa penganiayaan dan ...
15 April 2014
SINKRONISASI PINCANG; PROVINSI PAPUA BARAT TIDAK DILIBATKAN? Pada awal November 2013, Gubernur Papua secara resmi mengundang Gubernur Papua Barat untuk membicarakan draf RUU Pemerintahan Papua yang telah dis ...
15 April 2014
Indonesia Sukses Demokrasi, Tapi Gagal di HAM PAPUAN, Manokwari — Hasil Penghitungan Suara secara cepat (Quick Count) yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI), beserta sejuml ...

 

Shoutbox

25-03-2014 19:19
ian
kesalahan ada pda partai karena tidak melalui proses yang sesunggihny dalam mengankat calon dpr, tidak adanya proses pengkaderan.
15-03-2014 12:44
anak papua
kasus demi kasus korupsi di tanah papua tdk ada yg serius di tindak lanjuti,aparat hukum hanya tebang pilih,sama halnya dengan LSM anti korupsi yg tergantung nego.....sy hanya ingatkan hati@ dng hukum karma yg suatu saat akan jd bumereng buat kalian
14-03-2014 21:40
sekar
dari kita untuk kita
14-03-2014 05:38
Tao
Pileg 2014 di kab Maybrat, Tambrauw, dan kota sorong....tidak jauh berbeda karena para elitnya....tidak mendidik rakyat kecil dalam hal pendidikan politik yg baik dan benar
10-03-2014 09:19
yanus wanimbo
bagaimana dengan Mahasiswa Papua yang kulia di Fakultas Hukum:di Luar tanah Papua, Apakah ada bantuan selain Advokat
06-03-2014 01:16


06-03-2014 01:15


09-01-2014 02:47
ss
laporan
29-12-2013 07:39


25-10-2013 05:03
anak wondama
anda harus bisa terima kritikan, karena anda bukan manusia super, kita manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhan yang menentukan semua upayah yang anda jalankan. anda hanya berlindung di balik semua kasus yang anda upayahkan... yang jelas anda punya
Nama :
Pesan :

Kontribusi

Banner Anda

Ukuran : 170px x 40px
Harga : Rp. 300.000 / bulan
Hubungi : (0986) 212392, 081340796997, 081248648965, 081344661392
Info lebih lanjut

 

Kegiatan

Tidak ada Kegiatan untuk saat ini.

Info LSM

Jajak Pendapat

Setujukah anda "DIALOG PAPUA-JAKARTA" dapat menyelesaikan masalah Papua?


 

 

Info

Arsip

Info LSM

Statistik

Page Hit

Hari Ini 1427
Minggu Ini 9098
Bulan Ini 33393
Tahun Ini 202245

Jumlah Pengunjung

Hari Ini 1411
Minggu Ini 8603
Bulan Ini 31289
Tahun Ini 185998